Apa Itu Peraturan dan Regulasi K3?

Himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia merupakan kumpulan kebijakan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja, serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Memahami dan menerapkan peraturan ini sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Landasan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja – Mengatur prinsip dasar keselamatan di tempat kerja.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 – Mewajibkan penerapan Sistem Manajemen K3 bagi perusahaan.
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 – Mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.

Mengapa Regulasi K3 Penting?

Regulasi K3 sangat penting karena:

  • Melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja.
  • Mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
  • Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
  • Menghindari sanksi hukum akibat ketidakpatuhan.

Daftar Himpunan Peraturan dan Regulasi K3 Republik Indonesia

Berikut adalah beberapa regulasi penting dalam himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia:

1. Undang-Undang Keselamatan Kerja

  • UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Peraturan Pemerintah

  • PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
  • PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja

  • Permenaker No. 3 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pengelolaan Pestisida
  • Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD)

Cara Menerapkan Regulasi K3 di Perusahaan

Untuk memastikan perusahaan mematuhi himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

  1. Identifikasi dan Evaluasi Risiko K3 – Melakukan penilaian risiko di tempat kerja.
  2. Menyusun Kebijakan K3 – Menyesuaikan regulasi K3 dengan operasional perusahaan.
  3. Memberikan Pelatihan K3 – Mengedukasi karyawan tentang keselamatan kerja.
  4. Melakukan Audit dan Inspeksi K3 – Mengevaluasi penerapan regulasi di tempat kerja.

Kesimpulan

Himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia menjadi pedoman penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perusahaan yang mematuhi regulasi ini tidak hanya menghindari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Pastikan Anda memahami dan menerapkan peraturan K3 dengan baik untuk menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan efisien.

Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penerapan regulasi K3, silakan kunjungi situs resmi kami atau konsultasikan dengan ahli K3.

NoJenisNoThnTentangLink Download
UNDANG – UNDANG
1Undang-undang2251930Undang-Undang Uap (Stoom Ordonantie 1930)Download Disini
2Undang-undang31951Pernyataan berlakunya UU pengawasan perburuan tahun 1948 No.23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaga Negara No.4 tahun 1951)Download Disini
3Undang-undang31969Persetujuan konvensi organisasi perburuhan Internasional no 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor (Lembaga negara No.14 tahun 1969)Download Disini
4Undang-undang11970Keselamatan kerjaDownload Disini
5Undang-undang132003KetenagakerjaanDownload Disini
6Undang-undang212003Pengesahan ILO Convention No.81 concerning labour inspection in industry and commverce (Konvensi ILO No.81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan)Download Disini
7Undang-Undang112020Cipta KerjaDownload Disini
PERATURAN PEMERINTAH
1Peraturan Pemerintah71973Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan pengunaan pestisidaDownload Disini
2Peraturan Pemerintah191973Pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambanganDownload Disini
3Peraturan Pemerintah111979Keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumiDownload Disini
4Peraturan Pemerintah502012Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjaDownload Disini
5Peraturan Pemerintah822019Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianDownload Disini
6Peraturan Presiden212010Pengawasan ketenagakerjaanDownload Disini
7Peraturan Presiden342014Pengesahan convention concerning the promotinal framework for occupational safety and heallth/convention 187, 2006 (Konvensi mengenai kerangka kerja peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja/konvensi 187, 2006)Download Disini
8Peraturan Presiden72019Penyakit Akibat KerjaDownload Disini
PERATURAN MENTERI
1Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi11976Wajib latihan hyperkes bagi dokter perusahaanDownload Disini
2Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi11978Keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengangkutan dan penebangan kayuDownload Disini
3Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi11979Kewajiban latihan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi paramedis perusahaanDownload Disini
4Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi11980Keselamatan dan kesehatan kerja pada kontruksi bangunanDownload Disini
5Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi21980Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerjaDownload Disini
6Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi41980Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringanDownload Disini
7Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi11981Kewajiban melapor penyakit akibat kerjaDownload Disini
8Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi21982Kwalifikasi juru lasDownload Disini
9Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi31982Pelayanan kesehatan tenaga kerjaDownload Disini
10Peraturan Menteri Tenaga Kerja21983Instalasi alam kebakaran automatikDownload Disini
11Peraturan Menteri Tenaga Kerja31984Pengawasan ketenagakerjaan terpadu 
12Peraturan Menteri Tenaga Kerja31985Keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbesDownload Disini
13Peraturan Menteri Tenaga Kerja31986Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja yang mengelola pestisidaDownload Disini
14Peraturan Menteri Tenaga Kerja41987Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerjaDownload Disini
15Peraturan Menteri Tenaga Kerja11988Kwalifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uapDownload Disini
16Peraturan Menteri Tenaga Kerja11992Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat karbidDownload Disini
17Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi21992Tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerjaDownload Disini
18Peraturan Menteri Tenaga Kerja41993Jaminan kecelakaan kerjaDownload Disini
19Peraturan Menteri Tenaga Kerja41995Perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerjaDownload Disini
20Peraturan Menteri Tenaga Kerja11998Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan dasar jaminan sosial tenaga kerjaDownload Disini
21Peraturan Menteri Tenaga Kerja31998Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaanDownload Disini
22Peraturan Menteri Tenaga Kerja41998Pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja dokter penasihatDownload Disini
23Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi112005Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerjaDownload Disini
24Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi12007Pedoman pemberian penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)Download Disini
25Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi152008Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerjaDownload Disini
26Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi252008Pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerjaDownload Disini
27Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi82010Alat pelindung diriDownload Disini
28Peraturan Menteri Ketenagakerjaan262014Penyelenggaraan Penilaian Penerapan System Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KerjaDownload Disini
29Peraturan Menteri ESDM362014Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) No. 0225:2011 Mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2011 (PUIL 2011)Download Disini
30Peraturan Menteri Ketenagakerjaan312015Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur PetirDownload Disini
31Peraturan Menteri Ketenagakerjaan322015Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barangDownload Disini
32Peraturan Menteri Ketenagakerjaan332015Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 12 tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Listrik di Tempat KerjaDownload Disini
33Peraturan Menteri Ketenagakerjaan92016Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada KetinggianDownload Disini
34Peraturan Menteri Ketenagakerjaan102016Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat KerjaDownload Disini
35Peraturan Menteri Ketenagakerjaan182016Dewan Keselamatan dan Kesehatan KerjaDownload Disini
36Peraturan Menteri Ketenagakerjaan372016Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan Dan Tangki TimbunDownload Disini
37Peraturan Menteri Ketenagakerjaan382016Keselamatan Dan Kesehatan Kerja  Pesawat Tenaga Dan ProduksiDownload Disini
38Peraturan Menteri Ketenagakerjaan62017Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan EskalatorDownload Disini
39Peraturan Menteri Ketenagakerjaan52018Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan KerjaDownload Disini
40Peraturan Menteri Ketenagakerjaan82020Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan AngkutDownload Disini
41Peraturan Menteri Ketenagakerjaan132022Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat KerjaDownload Disini
42Peraturan Menteri Ketenagakerjaan1352022Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2023Download Disini
KEPUTUSAN MENTERI
1Keputusan Menteri Tenaga Kerja11351987Bendera keselamatan kerjaDownload Disini
2Keputusan Menteri Tenaga Kerja2451990Hari keselamatan kerja nasionalDownload Disini
3Keputusan Menteri Tenaga Kerja1861999Penanggulangan kebakaran di tempat kerjaDownload Disini
4Keputusan Menteri Tenaga Kerja1871999Pengendalian bahan kimia berbahayaDownload Disini
5Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi2392003Pedoman Pelaksanaan sertifikasi kompetensi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umumDownload Disini
6Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi682004Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerjaDownload Disini
7Keputusan Menteri Ketenagakerjaan6092012Pedoman Penyelesaian Kasus Akibat Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat KerjaDownload Disini
8Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum174 & 1041986Keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksiDownload Disini
9Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan72 & 5071999Pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana tekan yang berada di kapal dan di pelabuhan 
INSTRUKSI MENTERI
1Intruksi Menteri Tenaga Kerja111997Pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaranDownload Disini
      
1Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi1402004Pemenuhan Kewajiban Syarat- Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia dengan Potensi Bahaya Besar (Major Hazard Installation)Download Disini
2Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi22006Peningkatan pengawasan pemakaian instalasi pipa bertenaga 
3Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi32008Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pemasangan dan Penggunaan atau Pengoperasian Gondola 
4Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi12010Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penggunaan Gas Elpiji 
5Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi22011Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)Download Disini
6Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi32011Pelaksanaan Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang selanjutnya disebut Ahli K3Download Disini
7Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi52011Lisensi/ / Surat Ijin Operator Pesawat Uap 
8Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi12012Pemenuhan Kewajiban Syarat- Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas / Confined SpacesDownload Disini
9Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi82020Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Download Disini
KEPUTUSAN DIRJEN
1Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja401980Penetapan Bentuk / Formulir Sebagaimana Dimaksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02/MEN/1980Download Disini
2Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I841998Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik KecelakaanDownload Disini
3Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan4071999Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi LiftDownload Disini
4Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan3112002Sertifikasi Kompetensi Keselamatan Kesehatan Kerja Teknisi ListrikDownload Disini
5Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan202004Sertifikasi Kompetensi Keselamatan Kesehatan Kerja bidang Konstruksi BangunanDownload Disini
6Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan372004Kelengkapan dan Identitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
7Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan202005Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat KerjaDownload Disini
8Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan1132006Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas (Confined Spaces)Download Disini
9Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan452008Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access)Download Disini
10Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan532009Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat KerjaDownload Disini
11Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan482011Bidang Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan KerjaDownload Disini
12Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan842012Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan MenengahDownload Disini
13Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan892012Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Spesialis ListrikDownload Disini
14Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan742013Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Supervisi PerancahDownload Disini
15Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan752013Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Pesawat Angkat dan Angkut, dan Pesawat Tenaga dan ProduksiDownload Disini
16Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan692015Pedoman Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) UmumDownload Disini