Apa Itu Peraturan dan Regulasi K3?
Himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia merupakan kumpulan kebijakan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja, serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Memahami dan menerapkan peraturan ini sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Landasan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja – Mengatur prinsip dasar keselamatan di tempat kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 – Mewajibkan penerapan Sistem Manajemen K3 bagi perusahaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 – Mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
Mengapa Regulasi K3 Penting?
Regulasi K3 sangat penting karena:
- Melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja.
- Mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
- Menghindari sanksi hukum akibat ketidakpatuhan.
Daftar Himpunan Peraturan dan Regulasi K3 Republik Indonesia
Berikut adalah beberapa regulasi penting dalam himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia:
1. Undang-Undang Keselamatan Kerja
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
- PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- Permenaker No. 3 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pengelolaan Pestisida
- Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD)
Cara Menerapkan Regulasi K3 di Perusahaan
Untuk memastikan perusahaan mematuhi himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:
- Identifikasi dan Evaluasi Risiko K3 – Melakukan penilaian risiko di tempat kerja.
- Menyusun Kebijakan K3 – Menyesuaikan regulasi K3 dengan operasional perusahaan.
- Memberikan Pelatihan K3 – Mengedukasi karyawan tentang keselamatan kerja.
- Melakukan Audit dan Inspeksi K3 – Mengevaluasi penerapan regulasi di tempat kerja.
Kesimpulan
Himpunan peraturan dan regulasi K3 Republik Indonesia menjadi pedoman penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perusahaan yang mematuhi regulasi ini tidak hanya menghindari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Pastikan Anda memahami dan menerapkan peraturan K3 dengan baik untuk menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan efisien.
Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penerapan regulasi K3, silakan kunjungi situs resmi kami atau konsultasikan dengan ahli K3.

No | Jenis | No | Thn | Tentang | Link Download |
UNDANG – UNDANG | |||||
1 | Undang-undang | 225 | 1930 | Undang-Undang Uap (Stoom Ordonantie 1930) | Download Disini |
2 | Undang-undang | 3 | 1951 | Pernyataan berlakunya UU pengawasan perburuan tahun 1948 No.23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaga Negara No.4 tahun 1951) | Download Disini |
3 | Undang-undang | 3 | 1969 | Persetujuan konvensi organisasi perburuhan Internasional no 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor (Lembaga negara No.14 tahun 1969) | Download Disini |
4 | Undang-undang | 1 | 1970 | Keselamatan kerja | Download Disini |
5 | Undang-undang | 13 | 2003 | Ketenagakerjaan | Download Disini |
6 | Undang-undang | 21 | 2003 | Pengesahan ILO Convention No.81 concerning labour inspection in industry and commverce (Konvensi ILO No.81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan) | Download Disini |
7 | Undang-Undang | 11 | 2020 | Cipta Kerja | Download Disini |
PERATURAN PEMERINTAH | |||||
1 | Peraturan Pemerintah | 7 | 1973 | Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan pengunaan pestisida | Download Disini |
2 | Peraturan Pemerintah | 19 | 1973 | Pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan | Download Disini |
3 | Peraturan Pemerintah | 11 | 1979 | Keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi | Download Disini |
4 | Peraturan Pemerintah | 50 | 2012 | Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja | Download Disini |
5 | Peraturan Pemerintah | 82 | 2019 | Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian | Download Disini |
6 | Peraturan Presiden | 21 | 2010 | Pengawasan ketenagakerjaan | Download Disini |
7 | Peraturan Presiden | 34 | 2014 | Pengesahan convention concerning the promotinal framework for occupational safety and heallth/convention 187, 2006 (Konvensi mengenai kerangka kerja peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja/konvensi 187, 2006) | Download Disini |
8 | Peraturan Presiden | 7 | 2019 | Penyakit Akibat Kerja | Download Disini |
PERATURAN MENTERI | |||||
1 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 1976 | Wajib latihan hyperkes bagi dokter perusahaan | Download Disini |
2 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 1978 | Keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengangkutan dan penebangan kayu | Download Disini |
3 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 1979 | Kewajiban latihan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi paramedis perusahaan | Download Disini |
4 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 1980 | Keselamatan dan kesehatan kerja pada kontruksi bangunan | Download Disini |
5 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 | 1980 | Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja | Download Disini |
6 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 1980 | Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan | Download Disini |
7 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 1981 | Kewajiban melapor penyakit akibat kerja | Download Disini |
8 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 | 1982 | Kwalifikasi juru las | Download Disini |
9 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3 | 1982 | Pelayanan kesehatan tenaga kerja | Download Disini |
10 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 2 | 1983 | Instalasi alam kebakaran automatik | Download Disini |
11 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 3 | 1984 | Pengawasan ketenagakerjaan terpadu | |
12 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 3 | 1985 | Keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes | Download Disini |
13 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 3 | 1986 | Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja yang mengelola pestisida | Download Disini |
14 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 4 | 1987 | Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja | Download Disini |
15 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 1 | 1988 | Kwalifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap | Download Disini |
16 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 1 | 1992 | Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat karbid | Download Disini |
17 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 | 1992 | Tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja | Download Disini |
18 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 4 | 1993 | Jaminan kecelakaan kerja | Download Disini |
19 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 4 | 1995 | Perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja | Download Disini |
20 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 1 | 1998 | Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan dasar jaminan sosial tenaga kerja | Download Disini |
21 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 3 | 1998 | Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan | Download Disini |
22 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja | 4 | 1998 | Pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja dokter penasihat | Download Disini |
23 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 11 | 2005 | Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja | Download Disini |
24 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 2007 | Pedoman pemberian penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | Download Disini |
25 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 15 | 2008 | Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja | Download Disini |
26 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 25 | 2008 | Pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja | Download Disini |
27 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 8 | 2010 | Alat pelindung diri | Download Disini |
28 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 26 | 2014 | Penyelenggaraan Penilaian Penerapan System Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Download Disini |
29 | Peraturan Menteri ESDM | 36 | 2014 | Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) No. 0225:2011 Mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2011 (PUIL 2011) | Download Disini |
30 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 31 | 2015 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir | Download Disini |
31 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 32 | 2015 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang | Download Disini |
32 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 33 | 2015 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 12 tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Listrik di Tempat Kerja | Download Disini |
33 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 9 | 2016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian | Download Disini |
34 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 10 | 2016 | Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja | Download Disini |
35 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 18 | 2016 | Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Download Disini |
36 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 37 | 2016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan Dan Tangki Timbun | Download Disini |
37 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 38 | 2016 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Dan Produksi | Download Disini |
38 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 6 | 2017 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan Eskalator | Download Disini |
39 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 5 | 2018 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja | Download Disini |
40 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 8 | 2020 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut | Download Disini |
41 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 13 | 2022 | Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja | Download Disini |
42 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan | 135 | 2022 | Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2023 | Download Disini |
KEPUTUSAN MENTERI | |||||
1 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja | 1135 | 1987 | Bendera keselamatan kerja | Download Disini |
2 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja | 245 | 1990 | Hari keselamatan kerja nasional | Download Disini |
3 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja | 186 | 1999 | Penanggulangan kebakaran di tempat kerja | Download Disini |
4 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja | 187 | 1999 | Pengendalian bahan kimia berbahaya | Download Disini |
5 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 239 | 2003 | Pedoman Pelaksanaan sertifikasi kompetensi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum | Download Disini |
6 | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 68 | 2004 | Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja | Download Disini |
7 | Keputusan Menteri Ketenagakerjaan | 609 | 2012 | Pedoman Penyelesaian Kasus Akibat Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja | Download Disini |
8 | Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum | 174 & 104 | 1986 | Keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi | Download Disini |
9 | Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan | 72 & 507 | 1999 | Pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana tekan yang berada di kapal dan di pelabuhan | |
INSTRUKSI MENTERI | |||||
1 | Intruksi Menteri Tenaga Kerja | 11 | 1997 | Pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran | Download Disini |
1 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 140 | 2004 | Pemenuhan Kewajiban Syarat- Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia dengan Potensi Bahaya Besar (Major Hazard Installation) | Download Disini |
2 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 | 2006 | Peningkatan pengawasan pemakaian instalasi pipa bertenaga | |
3 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3 | 2008 | Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pemasangan dan Penggunaan atau Pengoperasian Gondola | |
4 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 2010 | Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penggunaan Gas Elpiji | |
5 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 | 2011 | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) | Download Disini |
6 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3 | 2011 | Pelaksanaan Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang selanjutnya disebut Ahli K3 | Download Disini |
7 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 | 2011 | Lisensi/ / Surat Ijin Operator Pesawat Uap | |
8 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 2012 | Pemenuhan Kewajiban Syarat- Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas / Confined Spaces | Download Disini |
9 | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 8 | 2020 | Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | Download Disini |
KEPUTUSAN DIRJEN | |||||
1 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja | 40 | 1980 | Penetapan Bentuk / Formulir Sebagaimana Dimaksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02/MEN/1980 | Download Disini |
2 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I | 84 | 1998 | Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan | Download Disini |
3 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan | 407 | 1999 | Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift | Download Disini |
4 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan | 311 | 2002 | Sertifikasi Kompetensi Keselamatan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik | Download Disini |
5 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 20 | 2004 | Sertifikasi Kompetensi Keselamatan Kesehatan Kerja bidang Konstruksi Bangunan | Download Disini |
6 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 37 | 2004 | Kelengkapan dan Identitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
7 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 20 | 2005 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja | Download Disini |
8 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 113 | 2006 | Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas (Confined Spaces) | Download Disini |
9 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 45 | 2008 | Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access) | Download Disini |
10 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 53 | 2009 | Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja | Download Disini |
11 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 48 | 2011 | Bidang Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Download Disini |
12 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 84 | 2012 | Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah | Download Disini |
13 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 89 | 2012 | Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Spesialis Listrik | Download Disini |
14 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 74 | 2013 | Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Supervisi Perancah | Download Disini |
15 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 75 | 2013 | Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Pesawat Angkat dan Angkut, dan Pesawat Tenaga dan Produksi | Download Disini |
16 | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | 69 | 2015 | Pedoman Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum | Download Disini |